Masyarakat Bali Siapkan Bukti Tari Pendet

JAKARTA-MI: Klaim yang dilakukan Malaysia terhadap tarian tradisional Pendet dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur. Untuk itu pemerintah Indonesia harus bisa membuktikan bahwa tari Pendet adalah milik bangsa Indonesia.

Penari sekaligus pendiri Dedi Luthan Dance Company, Elly Luthan, meminta agar pihak Malaysia jujur pada diri sendiri, bahwa tarian Pendet bukan asli Malaysia.

\"Kami sebagai pelaku seni dan pemerhati seni hanya mempunyai modal jujur saja. Kembali ke hati nurani saja, apakah tarian itu ciptaan orang Malaysia atau bukan,\" ujar Elly di Jakarta, Minggu (23/8).

Menurutnya, sebuah karya diciptakan tidak serta merta jadi. Apalagi sebuah tarian yang diperuntukan bagi upacara adat, memerlukan proses yang sangat panjang, penuh dengan kesakralan, dan kejujuran dari sang pencipta tari itu.

\"Kalau sekarang mudah saja diklaim asing, ya kembalikan ke hati nurani yang mengklaim itu. Sejauh mana kejujuran mereka itu. Kasus ini juga menjadi pemicu bagi bangsa Indonesia, bahwa kesenian tidak semata-mata urusan pelaku seni. Semua orang harus selalu peduli dengan kesenian tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia,\" jelasnya.

Untuk itu, para pejabat pemerintah dan DPR harus segera mematenkan semua karya seni Indonesia. Sebab bila ditinjau dari letak geografi Indonesia, yang berada di persimpangan dua benua dan dua samudra, seni yang tumbuh di Indonesia terpengaruh oleh keragaman budaya yang menyebar di wilayah itu.

\"Meski demikian, tidak perlu khawatir. Pengaruh dari budaya luar memang ada. Asalkan kesenian itu diciptakan, dikembangkan, dan didukung masyarakat, tetap menjadi kesenian Indonesia. Generasi penerus pun harus mengenal karya seni Indonesia ini. Mereka harus melihat dan mengetahuinya,\" imbaunya.

Dalam kesempatan berbeda, Guru Besar Institut Seni Indonesia Denpasar I Wayan Dibia menegaskan bahwa tari Pendet adalah tarian asli Bali dan diciptakan oleh seniman asli Bali. \"Kami punya banyak bukti untuk menunjukkan bahwa tari Pendet asli dari Bali,\" tegasnya.

Bukti-bukti itu akan diberikan kepada pemerintah untuk memperkuat tuntutan masyarakat Bali agar Malaysia segera melepaskan klaim tari Pendet asli Malaysia.

Dibia memberikan bukti bahwa tari Pendet diciptakan pada 1950 oleh dua seniman I Wayan Rindi dan Ni Ketut Reneng. Kedua penari ini merupakan maestro tari Bali yang menciptakan tarian yang memiliki cirri khas penari membawa mangkok perak berisi bunga warna-warni.

\"Tarian itu sempat diolah lagi oleh I Wayan Beratha paada 1961. Pola tari yang dipakai I Wayan Beratha ini yang dipakai sampai sekarang. Kalau Malaysia mengklaim, harus punya bukti juga,\" tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Nyoman Mester yang selalu mengingat ibunya selalu menari Pendet setiap ada upacara pembukaan gedung atau sekolah.

\"Saya waktu masih kecil teringat ibu saya selalu menari Pendet, Jadi bagaimana tiba-tiba diklaim itu milik Malaysia. Sejak kecil kami sudah kenal tarian itu,\" kata Nyoman Mester.

Dengan kasus ini, para seniman Bali siap memberikan kesaksian, termasuk pula mendaftarkan kesenian lainnya untuk segera mendapatkan hak cipta.

Sementara itu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik belum bersedia memberikan komentar. Menurut Humas Depbudpar, Menbudpar akan mengadakan jumpa pers tentang tari Pendet ini Senin (24/08) pagi.

Read More

Panas! Soal Tari Pendet, Indonesia Minta Penjelasan Malaysia

KUALA LUMPUR, DETIKPOS.net - Pemerintah Indonesia mengirim surat permintaan penjelasan (klarifikasi) kepada pemerintah Malaysia, melalui Dubes RI untuk Malaysia Da’i Bachtiar, terkait tayangan Tari Pendet dalam sebuah iklan pariwisata setempat.

"Surat ini bukan surat protes tapi minta klarifikasi dari pemerintah Malaysia," kata staf khusus Menbudpar Ketut Wiryadinata ketika akan menyerahkan tiga surat kepada Dubes Da’i Bachtiar di Kuala Lumpur, Selasa (25/8).

Tiga surat klarifikasi itu ditujukan kepada kementerian pariwisata, kementerian penerangan dan kebudayaan Malaysia dan KBRI Kuala Lumpur. "Menbudpar Jero Wacik ingin mendapatkan penjelasan resmi dari pemerintah Malaysia mengenai tayangan penari Bali Pendet, dalam iklan program Discovery Channel," kata Ketut.

Setelah menerima nota klarifikasi itu, Dubes Da’i langsung menghubungi Menteri Penerangan dan Budaya Malaysia Rais Yatim untuk bertemu karena sebelumnya sudah ada pembicaraan bahwa Rais Yatim akan menerima surat atau nota dari pemerintah Indonesia.

Utusan menteri pariwisata Indonesia juga membagikan film "Enigmatic Malaysia" ke beberapa wartawan Indonesia di Kuala Lumpur.

Sebuah production house Malaysia KRU Sdn Bhd telah membuat serial dokumenter untuk ditayangkan di The Melakan Portuguese-Preserving Their Heritage, "Bajau Laut-Nomad of The Sea", "Keris-The Myth & The Magic" dan Kellie’s Castle-Myth & Mystery", dan "Batik" dan "Wau".

Sudah sepakat

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik sudah bertemu dengan Menteri Rais Yatim, di Kuala Lumpur, pada 10 November 2007 dan menyepakati sejumlah hal.

Kedua pihak sudah merancang kesepakatan bahwa untuk mata budaya yang masuk dalam "gray area", kedua pihak sepakat saling memberi tahu dan meminta izin bila ada hasil budaya digunakan dalam iklan komersial negara masing-masing.

Kesepakatan juga mengatur bahwa masing-masing pemerintah akan menjaga kesepakatan tersebut dengan mengawasi masyarakat masing-masing.

"Sekarang mereka melakukan lagi dengan menggunakan Tari Pendet sebagai bagian dari iklan teve komersial mereka berjudul ’Enigmatic Malaysia’," katanya.

Menurut Menteri, wajar bila rakyat Indonesia marah karena Tari Pendet merupakan budaya asli Indonesia sehingga rakyat Indonesia, tidak bisa menerima begitu saja bila kekayaan budaya diklaim negara lain. "Dan tindakan ini juga telah melanggar kesepakatan," katanya.

Menteri berpendapat, Tari Pendet merupakan budaya khas Indonesia sehingga sama sekali tidak termasuk dalam "gray area" karena jelas milik bangsa Indonesia. Ia mendesak agar Malaysia segera menarik dan menghentikan penayangan iklan provokatif itu.

Read More

Presiden Minta Malaysia Proporsional Terkait Tari Pendet

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kepada pemerintah Malaysia untuk bersikap proporsional dan menghormati Indonesia dalam masalah penggunaan Tari Pendet asal Bali bagi kampanye pariwisata negeri tetangga itu.

"Saya berpendapat, pemerintah Malaysia bisa menjaga sensitivitas rakyat Indonesia karena kejadian ini bukan yang pertama kali," kata Presiden kepada pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.

Kepala Negara menyatakan telah meminta perkembangan terkini kerjasama dan hubungan antara Indonesia dan Malaysia termasuk upaya kedua pemerintah mengelola isu seperti ini.

"Untuk itu untuk pertama kalinya sejak lima tahun ini saya beri pernyataan terkait ini," katanya.

Presiden mengatakan, ia telah memanggil dan bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik dan Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda untuk melihat langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia.

"Pertama Menbudpar sudah bertindak dengan menyampaikan surat yang bernada protes dan minat penjelasan duduk sebenarnya. Jawaban sementara iklan itu dibuat oleh `private company` yang terkait kepariwisataan di Malaysia," katanya.

Kepala Negara mengatakan, Indonesia bersama Malaysia beberapa waktu yang lalu telah membuat kelompok tokoh antarkedua negara yang bisa menjembatani permasalahan seperti itu.

"Beberapa tahun lalu kita buat Eminent Person Group (EPG) yang mengelola permasalahan, persengketaan di antara kedua bangsa termasuk isu tentang hak cipta atau karya budaya dan peradaban di antara kedua bangsa," kata Yudhoyono.

Pada bagian lainnya, Presiden menegaskan di masa yang akan datang permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan bantuan EPG dan juga pemerintahB Malaysia diminta dapat memberikan perhatian lebih terkait isu sejenis serta menjaga perasaan masyarakat Indonesia.

Presiden Yudhoyono mengatakan protes yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia melalui Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sudah tepat dan tidak berlebihan karena hal tersebut sudah berulangkali terjadi.

Kepala Negara mengharapkan penanganan isu hak cipta, karya budaya dan sejenis sama baiknya dengan penyelesaian kerjasama di bidang ketenagakerjaan.

"Di sisi lain kerjasama di bidang tenaga kerja memiliki progres yang baik. WNI di sana 1,8 juta baik di jajaran kedutaan besar, belajar, maupun TKI. Ini masalah yang sensitif, banyak muncul masalah, tapi ada progres yang baik, yang kita kerjasamakan antara kedua pemerintah," tegasnya.

Ia menambahkan, "mengingat kita bisa berjalan dengan baik, maka isu lain tentang budaya dan hak cipta dan karya bangsa, kiranya pemerintah Malaysia beri atensi dan berangkat dari niat baik."

Read More

WNI Diminta tidak Terpancing Soal Klaim Tari Pendet

Warga Negara Indonesia (WNI) diminta untuk tidak terpancing emosi terkait maraknya pemberitaan tentang dugaan klaim Tari Pendet oleh Malaysia sebagai bahan promosi pariwisata negeri itu.

"Sebagai orang Bali, saya keberatan kalau kebudayaan kami diklaim bangsa lain . Tetapi sebagai orang Bali, saya juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak emosi menghadapi semua ini. Jangan sampai termakan informasi yang tidak jelas," kata putra daerah Bali, I Gde Pitana, di Jakarta, Senin (24/8).

Pitana yang juga menjabat sebagai Direktur Promosi Internasional Departemen Kebudayaan dan Pariwisata itu justru mempertanyakan benarkah pemerintah Malaysia sudah mengklaim Tari Pendet sebagai tarian mereka..

Secara pribadi, Pitana mengaku belum mendapatkan kepastian dan data formal yang mengarah ke fakta itu. "Sampai sekarang saya sudah browse ke (situs) Malaysian Tourism dan tidak ada yang mengarah ke sana," katanya, seperti dikutip “Antara”.

Ia hanya menemukan fakta bahwa Tari Pendet ditayangkan dalam sebuah program Discovery Channel tentang enigmatik Malaysia. "Di acara itu saya juga tidak melihat adanya sponsorship ataupun logo pemerintahan Malaysia," katanya.

Padahal, lazimnya bila sebuah institusi membuat iklan maka dipastikan akan menyertakan logo resminya. Pitana kemudian hanya dapat menyimpulkan bahwa hal itu bukan merupakan tindakan klaim tetapi hanya salah satu program Discovery Channel semata.

"Saya sama sekali tidak melihat itu (Tari Pendet) diklaim Malaysia secara formal melainkan hanya program televisi semata," katanya.

Ia masih mencari informasi lain yang dapat dijadikan dasar dari isu yang menyebutkan bahwa Tari Pendet diklaim Malaysia. "Saya memang marah kalau diklaim tetapi saya sampai saat ini belum mendapatkan data dan fakta yang mengarah bahwa itu sudah diklaim," katanya.

Read More

Deplu: Jangan Terprovokasi Iklan Tari Pendet Malaysia

MalindoFM - Pemerintah Indonesia melalui juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan iklan tari Pendet asal Bali yang terdapat pada iklan kunjungan ke Malaysia. "Kita harus lihat dulu seperti apa. Jangan mudah terprovokasi," ujarnya di Gedung Deplu, Jakarta, Jumat (21/8).



Faizasyah menuturkan hal tersebut menanggapi kabar yang mengatakan bahwa Malaysia mengklaim tari Pendet sebagai tari tradisional mereka. Tari Pendet ditayangkan sebagai latar iklan kunjungan ke Negeri Jiran tersebut.



Faizasyah menuturkan, pihaknya belum mengetahui secara detail mengenai permasalahan tersebut. Meski demikian, pihaknya akan menindaklanjuti hal itu dengan menghubungi perwakilan di Malaysia. "Saat ini saya belum tahu pastinya, tapi kalau itu sudah menjadi isu publik harus kita tindak lanjuti," ujarnya.



Faizasyah berharap permasalah tersebut jangan dibuat rumit, pasalnya kebudayaan Indonesia lainnya juga pernah dijadikan iklan satu maskapai penerbangan asing. Hal itu justru menyebabkan banyak wisatawan asing datang ke Indonesia. "Dulu juga pernah candi Borobudur dijadikan latar iklan suatu maskapai. Wisatawan asing jadi banyak yang datang karena ingin melihat Borobudur secara langsung," tukasnya.



Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Surya Dharma, Kepala Pusat Informasi dan Humas, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

Read More

Warga Indonesia di Malaysia sambut kemerdekaan bersama harapan

KUALA LUMPUR: Tiada yang diharapkan warga Indonesia yang menetap di Malaysia selain mahu melihat negaranya yang menyambut ulang tahun ke-64 kemerdekaan hari ini terus mengecapi keamanan hasil daripada kestabilan politik dan ekonomi.

Menurut Latif Supri, 44, yang bekerja sebagai kontraktor di Malaysia sejak 25 tahun lepas, kemerdekaan tahun ini amat bermakna buat rakyat Indonesia selepas mereka bergelut dengan pelbagai permasalahan termasuk soal keselamatan yang ditimbulkan pengganas di negara itu.

"Sememangnya keamanan yang diharapkan, kita tidak mahu lagi hidup dibayangi keganasan, pastinya pemerintah ada cara terbaik untuk menanganinya. Selain itu rakyat Indonesia mahukan ekonomi yang stabil, jadi mereka tidak perlu lagi keluar," katanya kepada Bernama di sini hari ini.

Perkara itu turut dikongsi bersama Annaba Ghassani, 16, yang mahu semua golongan mengambil semangat merdeka untuk memajukan negara.

"Kita ambil semangat kemerdekaan ini untuk majukan negara, pelajar perlu timba ilmu kemudian nanti boleh samasama bantu, Kita sudah lama merdeka, saya harap tidak ada lagi pihak yang menyakiti manusia lain dan harap Indonesia bebas daripada ancaman dalam dan juga luar," katanya.

Annaba, yang berasal dari Sumatera Barat adalah antara pelajar Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang terlibat dalam Upacara Menaikkan Bendera Hari Ulang Tahun Ke-64 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan di Wisma Duta di sini hari ini.

Majlis itu dirasmikan oleh Duta Besar Indonesia ke Malaysia Tan Sri Da'i Bachtiar yang dihadiri lebih 500 warga Indonesia yang menetap di sekitar Lembah Klang.Bachtiar berharap agar warga Indonesia seramai 1.2 juta orang yang bekerja di Malaysia turut sama memperingati hari bersejarah itu.

"Mari kita memperingati hari kemerdekaan kali ke64 Republik Indonesia agar betulbetul membawa semangat kita ke depan, apa lagi setelah selesainya Pemilu (Pemilihan umum), kita sudah memilih Presiden dan warga Presiden. Harapan kita semua tentu agar pemimpin baru ini membawa Indonesia lebih cepat lagi mensejahterakan bangsa ini.

"Ada 1.2 juta warga Indonesia di Malaysia terutama di Semenanjung. Diharapkan hubungan Malaysia dan Indonesia dalam segala bidang akan lebih maju, lebih baik dan lebih kuat lagi pada masa akan datang," kata Bachtiar. BERNAMA

Read More

Wakil Kepala Perwakilan Tatang B. Razak di Pojok Informasi Kedutaan Indonesia pada saat pembukaan Warung Hotlink

Sejak hari Sabtu, 25 April 2009, Warga Indonesia di Malaysia juga dapat memperoleh informasi yang diterbitkan oleh KBRI di Warung Hotlink Kuala Lumpur. Counter khusus di warung tersebut, yang diberi nama “ Pojok Informasi Kedutaan “ menyediakan berbagai leaflet dan brosur mengenai Indonesia, majalah Caraka, informasi pemilihan Presiden bulan Juli 2009 dan informasi pelayanan KBRI, secara gratis. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama sinergi antara sebuah provider seluler Malaysia, Maxis-Hotlink, dengan KBRI Kuala Lumpur, dalam rangka memperluas akses informasi kepada seluruh WNI di negara akreditasi.

Peresmian Warung Hotlink yang berlokasi di daerah Kampung Baru, Kuala Lumpur, suatu kawasan pemukiman yang padat dengan warga keturunan Indonesia, berlangsung meriah. Hadir dalam acara peresmian tersebut, KUAI/Wakil Kepala Perwakilan KBRI Kuala Lumpur, anggota Parlemen (dari Partai Islam Se-Malaysia) untuk kawasan Titiwangsa, Naib Yng Dipertua dari Lembaga Pentadbiran Malay–Agricultural Setlement Kg Baharu, direksi Maxis, perwakilan Garuda Indonesia, perwakilan Bank Muamalat di Kuala Lumpur serta warga masyarakat sekitar.

Warung Hotlink merupakan inovasi Maxis, yang berupaya menjadikan tempat penjualan pulsa telpon tidak semata-mata menjual pulsa telpon, namun juga memiliki nilai lebih yang lain sebagai one stop shopping outlet sederhana untuk WNI. Selain “Pojok Informasi Kedutaan”, saat ini di Warung Hotlink juga bisa dibeli tiket Garuda Indonesia, berbagai produk makanan olahan produk Indonesia (mie, kopi, kecap dll), serta download ringtone lagu Indonesia. Maxis merencanakan akan membuka 11 outlet Warung Hotlink di berbagai wilayah di Malaysia di masa mendatang.

KUAI/Wakil Kepala Perwakilan KBRI Kuala Lumpur, Tatang B. Razak dalam sambutannya menyampaikan harapannya agar “Pojok Informasi Kedutaan” yang berada lebih dekat dengan warga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh WNI dan juga warga Malaysia untuk mendapatkan berbagai informasi terbaru mengenai Indonesia termasuk pelayanan KBRI Kuala Lumpur. Selain memberikan apresiasi kepada Maxis atas kerjasama ini, juga disampaikan bahwa KBRI Kuala Lumpur senantiasa mendukung kerjasama dengan berbagai pihak demi perluasan akses informasi bagi WNI.

Peluncuran “Pojok Informasi Kedutaan” tersebut mendapat liputan dari RTM, salah satu TV Malaysia, dan akan ditayangkan dalam segmen “Warta Serumpun”, serta sejumlah koresponden media massa dari Indonesia. Secara tidak langsung “Pojok Informasi Kedutaan” adalah juga merupakan upaya KBRI Kuala Lumpur untuk memberikan informasi mengenai Indonesia, sehingga rakyat Malaysia lebih memahami perkembangan sosial, budaya, ekonomi serta sejarah Indonesia; dengan demikian diharapkan hubungan kedua negara dapat lebih terjalin erat dan saling memahami satu sama lain

Read More

RI dan Malaysia Intensifkan Komunikasi

Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengintensifkan komunikasi guna menghindari salah persepsi dan pengertian. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi mengatakan, kedua pihak sepakat untuk meredakan ketegangan di Blok Ambalat, yang beberapa waktu belakangan sempat menghangat.

“Kami berbicara tentang kemungkinan untuk memperbanyak kunjungan informal tokoh pemerintah maupun militer kedua negara, termasuk purnawirawan senior militer, untuk memperkokoh saling pengertian,” katanya.

“Khusus untuk Ambalat, kami sepakat untuk meredakan ketegangan antara lain dengan menetapkan batas patroli oleh angkatan laut dan polisi maritim kedua negara, hingga tidak ada lagi persepsi pelanggaran wilayah oleh masing-masing pihak,” kata Juwono. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Ahmad Zahid bin Hamidi mengatakan, pihaknya berharap dengan komunikasi yang intensif, segala persoalan termasuk Ambalat dapat diselesaikan dalam waktu dekat. “Semisal pada bulan Juli mendatang, akan ada pertemuan teknis antara kedua negara untuk menyelesaikan persoalan Blok Ambalat,” katanya.

Hamidi sepakat agar selama proses perundingan berlangsung, maka gelar kekuatan yang dilakukan kedua negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua pihak, yakni gelar kekuatan yang terukur dan berada di batas yang telah ditetapkan hingga tidak ada persepsi pelanggaran wilayah oleh masing-masing pihak.

Tentang batas zona yang disepakati dalam patroli bersama di wilayah kedua negara di Blok Ambalat, kedua menteri pertahanan sepakat untuk menyerahkan sepenuhnya kepada komandan setiap angkatan bersenjata dan polisi maritim kedua negara. “Agar tidak salah persepsi, maka perlu ada komunikasi yang intensif antara kedua pihak, mulai dari pejabat negara, pejabat militer, tokoh masyarakat dan purnawirawan senior angkatan bersenjata kedua negara. Jadi, kita memiliki persepsi yang sama dan dapat menyelesaikan segala persoalan dengan suasana dingin,” kata Hamidi.

Sementara itu, Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengemukakan, pemerintah serta masyarakat Indonesia dan Malaysia perlu mewaspadai kemungkinan pihak ketiga melakukan adu domba hingga hubungan kedua negara sering dihadapkan sejumlah masalah. selama ini hubungan Indonesia-Malaysia menghadapi pasang-surut akibat adanya persoalan, seperti TKI dan perbatasan wilayah. Sejak beberapa pekan lalu mencuat masalah Blok Ambalat.

Masalah perbatasan kedua negara di Ambalat sebenarnya telah muncul sejak 2006. Nurwahid mengemukakan, kedua pemerintahan dan parlemen selalu berupaya dengan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan secar damai. Yang tidak kalah penting dari upaya penyelesaian atas persoalan yang muncul adalah kesadaran kedua belah pihak, termasuk elemen amsyarakat dan kalangan pers adalah kemungkinan adanya pihak di luar Indoensia dan Malaysia berusaha mengganggu hubungan kedua negara.

“Jangan-jangan kedua negara menari di atas gendang orang lain,” kata Nurwahid yang menambahkan, untuk mengantisipasi persoalan yang muncul kembali di masa mendatang dibutuhkan peningkatan ukhuwah wathaniah.. *

Read More